Pro Kontra Penambahan Dua Klub Pemilik Suara Dari 18 Menjadi 20 Peserta Jelang Musprov Imi Dki, Ini Penjelasannya
Pro kontra penambahan 2 klub dari total 18 peserta menjadi 20 peserta pemilik suara jelang musprov pemilihan ketua imi dki jakarta, ini penjelasan dua narasumber
Mulai hangat kondisi jelang Musprov imi dki sabtu ( 29/8/2026). Kondisi hangat yang di maksut adalah dengan rencana keputusan imi pusat yang akan menambahkan 2 klub pemilik suara untuk masuk dalam Musprov.
Menurut Sekum Imi Dki,Dony Irawan bahwa dia mengajukan komplain karena keputusan mutlak peserta Musprov telah ditetapkan pada Rakerprov imi dki pada 6 juni 2026 di kantor KONIDA jakarta dan di tetapkan peserta Musprov adalah 18 anggota klub pemilik suara. Dan Rakerprov dianggap sebagai ajang penyampaian keputusan tertinggi dalam organisasi.
Menyikapi hal itu, Dodi yang merupakan salah satu anggota senior dengan masa jabatan 5 periode menggangap hal ini tidak sah.
Sedangkan kita coba lihat dari jawaban pihak imi pusat yang di sampaikan oleh Waketum Organisasi Imi Pusat John Lubis bahwa 2 klub yang di tambahkan sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai klub pemilik suara di Musprov Imi Dki 2026.
“Sebetulnya, semua pihak juga mengetahui jika ada 20 klub pemilik suara di Musprov IMI DKI. Saat itu, karena alasan teknis saja, tidak bisa diumumkan saat Rakerprov. Dan, karena kami juga ingin menghormati Rakerprov. Namun 2 klub ini telah memenuhi syarat, serta semua orang bisa mengakses itu untuk melihat di aplikasi MyIMI,” terang John Lubis.
Pertanyaan banyak pihak tentu kenapa ini bisa terjadi di hari “mepet”? Pasti hal ini akan banyak menimbulkan banyak rasa ketidakpuasan dalam peserta Musprov Imi Dki yang tinggal hitungan jam saja.
Hargailah kita yang ada di Pengprov IMI. Saya netral dan tegak-lurus dengan aturan yang ada bahwa Rakerprov yang diselenggarakan setiap tahun itu sebagai keputusan tertinggi. Ingat, sehubungan 18 klub pemilik suara itu terbukti semua klub mengetahui, dan sudah sepakat semua, juga diketahui PP IMI. Jangan diubah-ubah lagi dengan banyak alasan. Kita harus tegakkan aturan yang ada. Masukan saya, biarkan saja para kandidat bertarung secara fair berdasarkan aturan prosedural yang ada, “tambah Dodi saat berkomunikasi langsung dengan pihak media BB1 / Berita balap yang merupakan salah satu media otomotif.
